Informasi Umum

Tingkat Kesehatan Keuangan

Pencapaian rasio Kesehatan Keuangan Dana Tabarru (Risk Based Capital/RBC) untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul  dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM, atau kejadian-kejadian lain yang merugikan dalam hal pengelolaan risiko adalah sebesar 68,97% atau lebih besar dari ketentuan minimum pencapaian rasio kesehatan keuangan Dana Tabarru sebesar 5% sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011.

 

Keanggotaan Asosiasi

 Dalam penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan standar praktek dan kode etik di bidang usaha Asuransi Jiwa, sejak didirikan Perusahaan telah terdaftar sebagai anggota asosiasi dari:

  1. Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia).
  2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
  3. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
  4. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

 

Penghargaan

Syukur Allhamdullilah berkat dukungan karyawan/ti dan kepercayaan dari mitra bisnis kami, dalam waktu yang relatif singkat kerja keras Kami untuk menjadi perusahaan asuransi syariah yang “Amanah dan Terpercaya” telah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat khususnya dari insan-insan pemerhati industri perasuransian ditanah air. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya serangkai penghargaan sebagai berikut:

  1. 1st Best Life Insurance 2012 dengan ekuitas Rp. 100 Milyar Kebawah dari Media Asuransi.
  2. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dengan predikat “Sangat Bagus” berdasarkan rating edisi khusus syariah majalah Info Bank.

 

Tata Cara Penutupan Asuransi Syariah

Kami sangat menyadari bahwa pelayanan yang baik terjadi apabila seluruh pihak yang terlibat memahami tata cara penyelenggaraannya dan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan optimal kepada nasabah atau Pemegang Polis.

Secara umum tata cara penutupan perlindungan asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN adalah sebagai berikut:

  1. Pertemuan untuk menjajaki kebutuhan dan keinginan dari Pemegang Polis.
  2. Penyampaian informasi profil risiko dan data Peserta Yang Diasuransikan.
  3. Rancangan produk asuransi syariah dan perhitungan kontribusi.
  4. Penetapan ketentuan seleksi risiko dan tarip Kontribusi.
  5. Presentasi (jika diperlukan).
  6. Penandatanganan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
  7. Penerbitan Polis.
  8. Penyampaian data kepesertaan.
  9. Penyampaian akseptasi kepesertaan dan nota tagihan pembayaran kontribusi.
  10. Pelayanan dan pembayaran manfaat asuransi syariah.
  11. Evaluasi pelaksanaan Polis atau kerjasama asuransi syariah.
  12. Perpanjangan Polis.

 

Tata Cara Pengajuan Manfaat Asuransi Syariah

Pembayaran Santunan Asuransi Syariah atau Santunan Asuransi Syariah Tambahan dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan santunan disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN. Permintaan pembayaran Santunan atas Manfaat Asuransi Syariah wajib disampaikan kepada Perusahaan secara lengkap dan benar;

  1. Untuk semua permintaan pembayaran santunan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
    1. Surat permohonan permintaan pembayaran santunan yang ditandatangani Penerima Manfaat;
    2. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi Syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
    3. Foto kopi identitas (KTP/SIM/Paspor) Peserta Yang Diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku.
  2. Pengajuan permintaan pembayaran Santunan Asuransi Syariah untuk risiko meninggal dunia dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut;
    1. Meninggal dunia alami (Natural Death):
      1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
      2. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
      3. Surat Keterangan dari Rumah Sakit (apabila meninggal di rumah sakit);
      4. Foto Kopi Kartu Keluarga;
      5. Surat Keterangan penguburan (jika dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum);
      6. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat;
      7. Surat Kuasa pengurusan Santunan Asuransi Syariah dari ahli waris (jika diwakilkan);
      8. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).
    2. Meninggal dunia akibat kecelakaan:
      1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
      2. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
      3. Foto Kopi Kartu Keluarga;
      4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat;
      5. Surat Kuasa pengurusan Santunan Asuransi Syariah dari ahli waris (jika diwakilkan);
      6. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
      7. Putusan Pengadilan yang menyatakan Peserta meninggal dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
      8. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).
  3. Pengajuan permintaan pembayaran Santunan Asuransi Syariah Tambahan untuk risiko Cacat Tetap atau manfaat penggantian biaya rawat inap atau pengobatan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
    1. Santunan Cacat Tetap akibat kecelakaan:
      1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
      2. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
      3. Surat Keterangan medis dari dokter yang menyatakan cacat tetap atau hilangnya fungsi tubuh secara permanen.
      4. Foto kopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya pengobatan yang dilegalisir.
    2. Santunan Penggantian Biaya Pengobatan akibat kecelakaan:
      1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
      2. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian;
      3. Surat Keterangan medis dari dokter atau rumah sakit;
      4. Fotokopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya pengobatan yang dilegalisir.
    3. Santunan Penggantian Biaya Rawat Inap:
      1. Dokumen-dokumen sebagaimana butir 1 diatas;
      2. Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (apabila perawatan akibat kecelakaan);
      3. Surat Keterangan keluar rumah sakit sehubungan dengan rawat inap Peserta termasuk tanggal dimulainya kejadian yang menyebabkan rawat inap tersebut;
      4. Fotokopi semua tagihan dan kuitansi lengkap biaya rawat inap yang dilegalisir;
      5. Fotokopi semua hasil pemeriksaan laboratorium, copy resep atau obat-obatan dan Surat Keterangan medis dari dokter.

Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.